JATENGINSIGHT.COM – Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) mengajak seluruh dokter, tenaga kesehatan medis, pemerintah, serta seluruh lapisan masyarakat untuk turut serta dalam upaya bersama mengatasi berbagai permasalahan kesehatan yang masih menjadi tantangan besar bagi bangsa. Hal ini disampaikan dalam momentum memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) yang diperingati setiap tanggal 12 November. HKN 2024 mengusung tema “Gerak Bersama, Sehat Bersama.”
Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, DR Dr Moh. Adib Khumaidi, mengatakan, permasalahan kesehatan di Indonesia sangat kompleks dan beragam. Mulai dari penyakit tidak menular seperti diabetes dan jantung, hingga penyakit menular seperti tuberkulosis dan demam berdarah dan penyakit infeksi lainnya.
“Selain itu, masih terdapat ketimpangan akses layanan kesehatan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta kurangnya sumber daya tenaga kesehatan yang di wilayah yang membutuhkan,“ kata dr Adib Khumaidi, dalam siaran persnya, Selasa (12/11).
Dari semua permasalahan kesehatan, dr Adib memformulasikannya dalam tiga permasalahan utama, yakni; Sistem pelayanan, Sistem pendidikan, dan Sistem pembiayaan.
Disampaikan dr Adib, dari sisi sistem pelayanan kesehatan, meski pemerintah telah menyediakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau BPJS yang sangat membantu akses masyarakat Indonesia untuk mendapatkan pelayanan, tetapi tidak semua wilayah terfasilitasi dengan layanan tersebut. “Permasalahan infrastruktur dan jangkauan menuju lokasi fasilitas kesehatan masih menjadi masalah sehingga banyak masyarakat tidak bisa menggunakan layanan kesehatan,” ujarnya.
Ditambahkan dr Adib, dari sisi Pendidikan persoalan kita terkait dengan Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan. Jika kita ingin menyelesaikan permasalahan pelayanan, maka salah satu aspek yang harus kita dorong adalah bagaimana ketersediaan SDM juga ditunjang oleh ketersediaan fasilitas. Merujuk ketersediaan SDM, maka pemerintah daerah perlu meningkatkan kemampuan dalam tata kelola tenaga kesehatan sudah ada di dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah no 23 tahun 2014.
“Setiap daerah memiliki kebutuhan yang berbeda, dari situ dapat dibuat assessment dan rasio terkait kebutuhan jumlah tenaga kesehatan medis dengan jumlah penduduk. Hal ini nantinya akan berimplikasi pada tadi masalah sistem pendidikan,” jelas dr Adib.
Sementara mengenai Sistem pembiayaan, dr Adib menjelaskan bahwa yang disediakan oleh pemerintah saat ini seperti JKN, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan sudah cukup bagus. Namun, perlu didorong bagaimana menjaga mutu pelayanan dengan tetap menghitungkan biaya sesuai dengan nilai pelayanan dan sesuai dengan kebutuhan. Bagaimana memberikan standar pelayanan kesehatan optimal kepada pasien.
Dr Adib juga mengingatkan sistem pembiayaan lainnya yang perlu diperhatikan adalah apresiasi kepada para tenaga kesehatan. Dalam hal ini, PB IDI telah menyusun panduan remunerasi dokter tahun 2024 berdasarkan pekerjaan profesi yang dilakukan.
Untuk mengatasi permasalahan kesehatan yang semakin kompleks ini, menurut dr Adib, dibutuhkan kolaborasi yang kuat dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, tenaga kesehatan, masyarakat, dan sektor swasta.
“Saya juga mengajak seluruh anggota IDI dan masyarakat luas untuk terus bahu-membahu dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan bangsa. Dengan semangat kolaborasi, kami yakin dapat mengatasi berbagai tantangan kesehatan dan mewujudkan Indonesia yang lebih sehat,” tandas dr Adib.