JATENGINSIGHT.COM — Pemerintah mencatat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga April 2026 tumbuh 20 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp171,1 triliun, di luar penerimaan dividen badan usaha milik negara (BUMN).
Sebagai pembanding, PNBP tanpa dividen BUMN pada Januari-April 2025 sebesar Rp 142,6 triliun.
“Realisasi PNBP juga tumbuh dengan baik 20 persen secara tahunan,” ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Selasa (19/5).
Purbaya mengatakan bahwa salah satu penopang utama pertumbuhan tersebut adalah PNBP Kementerian/Lembaga (K/L), yang mencapai Rp58,2 triliun hingga April 2026 atau tumbuh 49,2 persen dibandingkan Rp39 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Menurutnya, salah satu kontributor bagi kelompok PNBP tersebut berasal dari pendapatan denda administratif hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
Diketahui pada April 2026, Satgas PKH menyetorkan pendapatan hasil denda administratif dan penguasaan lahan sebesar Rp 11,42 triliun kepada Kementerian Keuangan. Selanjutnya, pada bulan Mei 2026 Satgas PKH kembali menyetorkan denda administratif di bidang kehutanan dengan total mencapai Rp 10,27 triliun ke kas negara.
“Pendapatan denda administrasi di bidang kehutanan dan hasil kinerja Satgas PKH. Dapat sampai Rp10 triliun lebih yang kemarin ya,” ungkapnya.
Kemudian, Purbaya juga merinci PNBP dari sumber daya alam (SDA) yang tumbuh sebesar 3,9 persen secara tahunan menjadi Rp 83,1 triliun.
Di sisi lain, pendapatan badan layanan umum (BLU) meningkat signifikan sebesar 26,6 persen secara tahunan menjadi Rp 29,9 triliun. Pertumbuhan tersebut terutama dipicu kenaikan pendapatan jasa pelayanan kesehatan pada Kementerian Kesehatan dan peningkatan tarif penggunaan ekspor Crude Palm Oil (CPO) beserta produk turunannya.
“PNBP tumbuhnya lumayan. Jadi kinerjanya amat baik,” pungkasnya