Realisasi Penerimaan Pajak di Jateng Capai Rp.32,2 triliun

Baca Juga

JATENGINSIGHT.COM Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa  Tengah I  mencatat realisasi  penerimaan  pajak  sebesar  Rp32,02  triliun  hingga  31 Oktober 2026. Capaian tersebut  tumbuh 24,23% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya  dan setara dengan 77,04% dari  target penerimaan  pajak  tahun 2026  sebesar Rp41,56 triliun.

Hal tersebut disampaikan oleh Arif Yanuar, Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I, dalam kegiatan Srawung Bareng PMK-71  Tahun 2026   di Gedung Keuangan Negara II Semarang, Selasa (17/11).

“Realisasi  penerimaan  pajak  sampai  dengan 31  Oktober 2026   mencapai  Rp32,02 triliun. Capaian  ini  tumbuh  24,23%  secara  tahunan  dan  telah  mencapai  77,04%  dari  target penerimaan tahun ini,” ujar Arif.

Baca Juga:  Konsumsi Rumah Tangga Kuat, Penopang Pertumbuhan Ekonomi RI 5,47 Persen di Triwulan III-2026

Realisasi Januari hingga Oktober 2026  tersebut juga lebih tinggi Rp986,34 miliar atau 3,18% dibandingkan proyeksi sebesar Rp31,03 triliun. Khusus pada Oktober 2026, realisasi penerimaan mencapai Rp2,77 triliun, lebih tinggi Rp75,99 miliar dari proyeksi bulan tersebut.

Berdasarkan jenis pajak, PPN  dan PPnBM mencatat realisasi terbesar, yakni Rp19,45 triliun, dengan  pertumbuhan 36,27%. Penerimaan PPh Nonmigas mencapai Rp13,09 triliun atau tumbuh 30,00%, sedangkan PBB dan BPHTB terealisasi Rp37,90 miliar dengan pertumbuhan

Baca Juga:  Pemerintah Terus Berupaya Padamkan Karhutla, Fokuskan Penanganan di Sulawesi hingga Papua

23,16%  dibandingkan  periode  yang sama  tahun sebelumnya.  Sementara itu,  pos Pajak

Lainnya tercatat minus Rp557,50 miliar dengan pertumbuhan negatif 139,79%.

Dari sisi  sektoral,  lima sektor dengan kontribusi terbesar  menyumbang 88,21% dari total penerimaan  hingga  Oktober 2026. Berdasarkan  data  ALCO  Regional  Kanwil  DJP Jawa Tengah I  periode  Januari–Oktober  2026, sektor  Industri  mendominasi  dengan kontribusi

53,19% atau Rp17,03 triliun,  tumbuh 33,3%. Selanjutnya,  sektor Perdagangan  Besar dan

Eceran berkontribusi 20,07% atau Rp6,43 triliun, tumbuh 20,4%.

Baca Juga:  Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas 2045

Sektor Administrasi  Pemerintahan,  Pertahanan,  dan Jaminan  Sosial  Wajib  menyumbang

9,15% atau Rp2,93 triliun dengan pertumbuhan 16,7%. Adapun sektor Aktivitas Keuangan dan Asuransi berkontribusi 3,34% atau Rp1,07 triliun, terkontraksi 6,7%, sementara sektor Konstruksi berkontribusi 2,46% atau Rp788,77 miliar dengan kontraksi 16,7%.

Arif Yanuar mengimbau wajib pajak untuk memanfaatkan Program Pengurangan Sanksi Administratif sesuai PMK-71  Tahun 2026   agar dapat menyelesaikan kewajiban perpajakan dengan lebih baik, memperoleh keringanan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku, serta meningkatkan kepatuhan perpajakan secara berkelanjutan.

Berita Lainnya

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terkini