JATENGINSIGHT.COM – Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Rahmat Dwisaputra menyebut sinergi bauran kebijakan nasional perlu ditingkatkan guna memitigasi dampak negatif risiko global dan meningkatkan kinerja perekonomian. Saat ini kondisi inflasi di Jawa Tengah per Januari 2025 yang tercatat mengalami deflasi sebesar 0,46% (mtm) atau 1,28% (yoy) dipengaruhi oleh kebijakan diskon tarif listrik bagi rumah tangga kecil.
“Namun, kenaikan harga beras masih menjadi tantangan utama, mengingat Jawa Tengah merupakan salah satu produsen beras terbesar di Indonesia. Beras cukup sering menjadi komoditas yang termasuk dalam 10 besar penyumbang inflasi di Jawa Tengah tahun 2018-2024,” ujarnya usai High Level Meeting (HLM) yang dihadiri oleh Pj. Gubernur Provinsi Jawa Tengah beserta seluruh Kepala Daerah di Jawa Tengah beberapa waktu lalu.
Menurut Rahmat, beberapa kendala struktural seperti alih fungsi lahan dan rendahnya adopsi teknologi pertanian turut memengaruhi pasokan beras di Jawa Tengah.
“Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan peningkatan Indeks Pertanaman (IP) dan Luas Lahan Tanam (LLT) serta memperkuat peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam mengelola rantai pasok pangan agar lebih efisien,” ujarnya
Lebih lanjut, Rahmat turut menyampaikan perihal pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang masih berkisar pada 5% dan perlu didorong agar mencapai target 8% pada 2029. Oleh karena itu, penguatan strategi investasi berfokus pada sektor prioritas, seperti pertanian dan industri pengolahan.
“KERIS Jateng menargetkan optimalisasi promosi investasi, perluasan basis investor, dan peningkatan kualitas proyek investasi melalui kerja sama dengan universitas dan sektor swasta. Di sisi kebijakan makroprudensial, insentif likuiditas akan diarahkan untuk sektor-sektor yang berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja,” kata Rahmat.
Dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan dan efisien serta meningkatkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), diperlukan percepatan elektronifikasi transaksi keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah.
Di bidang digitalisasi keuangan daerah, Rahmat mengarahkan percepatan implementasi dan peningkatan realisasi penerimaan daerah melalui kanal nontunai seperti QRIS, Mobile Banking, dan E-Commerce.
Sementara itu, guna mendukung peningkatan efisiensi belanja daerah seluruh Kabupaten dan Kota diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI). Kedepan untuk mendukung akselerasi digitalisasi transaksi keuangan daerah dibutuhkan komitmen penguatan koordinasi antar stakeholder terkait, penguatan regulasi, optimalisasi penggunaan kanal nontunai, serta pemerataan kualitas jaringan.