Ketahanan pangan selalu menjadi agenda besar pemerintah, bahkan menjadi prioritas dalam visi nasional Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Namun kita sering melupakan satu fakta penting: ketahanan pangan bukan hanya tentang alat, benih, atau teknologi. Ia adalah tentang manusia dan kapasitas sosialnya.
Sayangnya, selama bertahun-tahun, program bantuan pemerintah di sektor pertanian masih cenderung berhenti pada distribusi hibah alat. Mesin datang, foto dokumentasi dibuat, laporan administrasi disusun. Lalu setelah itu? Banyak kelompok tani dibiarkan “belajar sendiri” mengoperasikan dan mengelola aset yang nilainya ratusan juta rupiah.
Inilah kesalahan struktural yang terus berulang, kesalahan yang menggerus efektivitas program dan mengancam ketahanan pangan desa dalam jangka panjang.
Bantuan Bukan Jaminan Kemajuan
Sebagai pegiat pemberdayaan dan peneliti yang terjun langsung ke desa-desa, saya menyaksikan satu pola yang terus terjadi. Hibah mesin pertanian, termasuk Rice Milling Unit (RMU), sering berakhir dengan tiga kemungkinan:
- Tidak dimanfaatkan secara optimal, karena petani tidak paham perawatan dan tata kelola.
- Sudah dimanfaatkan, tetapi tanpa sistem, sehingga tidak ada pencatatan keuangan, pengawasan, atau manajemen risiko.
- Mati perlahan, karena operator tidak terlatih atau kelembagaan tani tidak kuat.
Ini bukan salah petani. Ini salah pendekatan kita dalam membangun ketahanan pangan. Kita terlalu sibuk mengirim alat, tetapi lupa membangun kapasitas manusia yang mengoperasikannya.
Belajar dari Desa Bebengan
Apa yang terjadi di Desa Bebengan, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, seharusnya membuka mata kita. Gapoktan Rukun Tani di desa itu tidak hanya menerima RMU sebagai hibah. Mereka juga menerima pendampingan yang menyeluruh—manajerial, operasional, hingga pemasaran.
Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Pemula (PMP) Kemendikbudristek, kelompok tani tersebut dibina untuk menyusun SOP, memetakan job description, menata keuangan, mengelola risiko, dan mengoptimalkan media digital untuk pemasaran. Hasilnya sangat terasa:
- RMU berjalan sebagai unit usaha desa
- Petani mulai menjual beras berkualitas, bukan sekadar gabah
- Pertemuan rutin Gapoktan membuat tata kelola semakin akuntabel
- Kepercayaan petani meningkat
- Gotong royong menjadi energi penggerak
Dengan kata lain, pendampingan mengubah hibah menjadi modal sosial, bukan sekadar aset fisik.
Gotong Royong: Software yang Tak Digantikan Mesin
Saya ingin menegaskan satu hal: teknologi pertanian tidak akan pernah menggantikan nilai sosial seperti kebersamaan, disiplin kelompok, kepercayaan, dan transparansi. Mesin hanya mempermudah kerja. Namun yang membuat mesin itu hidup dan bermanfaat adalah manusia dan tata kelolanya.
Di Bebengan, RMU berjalan karena kelompok tani memiliki kultur gotong royong yang kuat. Mereka bertemu, mengobrol, mengevaluasi, dan mengatur pembagian manfaat secara terbuka.
Di sinilah letak perbedaan antara mesin yang hidup dan mesin yang mati. Alat adalah hardware. Gotong royong adalah software. Pendampingan adalah operatornya.
Masalah Utama Kita: Mengira Distribusi Alat Sudah Cukup
Pemerintah telah berupaya keras membantu petani melalui berbagai program hibah alsintan. Ini patut diapresiasi. Namun harus kita akui, kecepatan distribusi alat tidak diimbangi oleh kecepatan pendampingan.
Akibatnya, banyak mesin berakhir sebagai aset yang tidak produktif. Tidak jarang pula bantuan memunculkan konflik horizontal ketika tata kelola tidak diatur sejak awal.
Jika kita ingin kemandirian pangan sebagaimana visi Asta Cita benar-benar tercapai, maka setiap hibah harus ditemani oleh paket pendampingan minimal dua tahun. Tidak cukup hanya pelatihan sehari atau serah – terima administrasi.
Pendampingan bukan pelengkap. Ia adalah jantung keberhasilan program.
Saatnya Mengubah Paradigma
Ketahanan pangan desa tidak dapat dibangun dengan pendekatan proyek. Ia harus dibangun dengan pendekatan transformasi kapasitas manusia. Menurut saya, pemerintah perlu melakukan lima langkah konkret:
- Wajibkan pendampingan pada setiap program hibah, dari perencanaan hingga pemanfaatan.
- Perkuat kelembagaan tani, bukan hanya distribusi alat.
- Latih manajerial dan literasi keuangan petani, bukan sekadar operator mesin.
- Bangun ekosistem pasar, agar petani tidak hanya memproduksi tetapi juga menjual.
- Monev berbasis dampak, bukan sekadar serapan anggaran.
Jika lima hal ini diterapkan, bantuan tidak akan lagi menjadi barang hibah semata, tetapi menjadi jalan keluar bagi kesejahteraan petani.
Kedaulatan Pangan Dimulai dari Pendampingan
Indonesia adalah tanah yang sangat subur, tetapi kesuburan tidak menjamin ketahanan pangan tanpa penguatan kapasitas manusia yang mengelolanya. Apa yang terjadi di Desa Bebengan adalah pengingat bahwa desa bisa mandiri, tapi tidak bisa dibiarkan berjalan sendiri.
Hibah adalah awal. Pendampingan adalah jembatan. Kemandirian pangan adalah tujuan.
Jika kita ingin bangsa ini berdaulat pangan, maka setiap alat, mesin, dan program yang diberikan pemerintah harus disertai dengan sesuatu yang lebih mahal daripada mesin: pengetahuan, pendampingan, dan kehadiran negara dalam keseharian petani. (*Opini oleh Kiswoyo, Dosen STIE Totalwin Semarang)